nusakini.com-- Pemerintah telah mencabut subsidi untuk BBM dan mengalihkan dananya untuk belanja yang lebih tepat sasaran. Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian terkait dapat memastikan belanja subsidi non energi serta bantuan sosial, yang dialokasikan dalam APBN, dapat berjalan efektif. Tujuan yang ingin dicapai, menurut Presiden, adalah mengurangi kemiskinan serta ketimpangan kesejahteraan. 

• Intelektualisasi Politik Atau Politisasi Intelektual, Mempertanyakan Integritas Pemburu Gelar Doktor
• Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif
• Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi: Dorong Hilirisasi dan Penerimaan Negara
• Presiden Jokowi Terima Agricola Medal, FAO: Transformasi Pertanian Indonesia Berkembang Pesat
• Ngobrol Santai Presiden Jokowi, Presiden Terpilih, Mentan Amran dan Menteri Lain Usai Pelantikan Wakil Menteri

“Dan agar belanja subsidi dan bantuan-bantuan sosial tersebut betul-betul tepat sasaran, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh baik terkait dengan perencanaan, terkait dengan pembiayaan, sampai dengan sistem penyalurannya,” kata Presiden seperti dikutip melalui laman Sekretariat Kabinet pada Kamis (22/9). 

Di tahun 2016, alokasi subsidi bunga kredit program meningkat secara signifikan untuk kredit usaha rakyat dan bunga kredit untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. “Hal ini menunjukkan bahwa pengalihan subsidi kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan dan sekaligus mendukung kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah,” jelas Presiden. 

Untuk bantuan sosial, ia juga berharap bahwa kebijakan ini akan membuat masyarakat semakin mandiri dan berdaya. “Saya minta agar antara subsidi, bansos, dana desa, dan belanja K/L dan dana transfer ke daerah dapat direncanakan lebih terpadu, lebih terintegrasi, tidak tersebar, dan juga tidak tumpang tindih,” tegasnya. (p/ab)